SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menggeser cara pandang soal daerah tambang. Ia menegaskan, kemandirian ekonomi masyarakat tak boleh menunggu masa pascatambang, melainkan harus dirancang sejak alat berat pertama kali bekerja.
Pesan itu disampaikan dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Di forum yang juga menetapkan Tim Penyusun Standar ESG (Environment, Social, Governance) Batu Bara Kutim ini, Ardiansyah menyoroti banyak wilayah tambang di Indonesia yang justru terperosok setelah produksi berhenti karena minimnya perencanaan.
“Kita tidak ingin mengulang pengalaman pahit sejumlah daerah pascatambang di Kaltim. Kemandirian ekonomi harus dibangun ketika tambang masih berjalan,” ujarnya.
Ardiansyah mencontohkan pemanfaatan void tambang PT Indominco di Teluk Pandan yang disulap menjadi sumber air baku bagi warga. Menurut dia, skema seperti ini menunjukkan bahwa ruang tambang bisa ditransformasikan menjadi aset publik yang produktif. Pemerintah daerah, tegasnya, akan terus mendorong sektor tambang sebagai pengungkit ekonomi warga, bukan sekadar aktivitas ekstraktif.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengapresiasi inisiatif Kutim membangun standar ESG daerah yang dinilai sejalan dengan agenda penguatan tata kelola tambang nasional. Ketua Perhapi Nasional, Sudirman Widhy Hartono, menyebut pembentukan Tim Penyusun Standar ESG Kutim sebagai langkah strategis yang hanya akan berhasil jika ditopang kolaborasi dan pengawasan komunitas.
Ardiansyah mengingatkan, di tengah agenda transisi energi dan pengurangan batubara hingga 2040, Kutim harus menyiapkan model pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh—sejak hari ini, bukan setelah tambang tutup. (ADV/ProkopimKutim/K)
