SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya akurasi data harga pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring bersama seluruh kepala daerah di Indonesia.
Rakor menghadirkan paparan dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Bulog. Laporan tersebut memotret perkembangan inflasi nasional serta dinamika harga sejumlah komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng.
Mahyunadi menyebut inflasi bulanan (month-to-month) di Kutim tercatat sebesar 0,99 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 0,41 persen. Kendati demikian, ia memastikan kondisi harga pangan di daerah masih relatif terkendali.
Menurutnya, komoditas yang masih menjadi perhatian adalah telur ayam yang mengalami kenaikan akibat tingginya biaya pakan. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait melakukan verifikasi langsung terhadap data harga di lapangan.
“Data yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat di pasar. Cross-check perlu dilakukan secara berkala agar langkah pengendalian inflasi lebih tepat sasaran,” ujar Mahyunadi.
Sebagai strategi jangka panjang, Pemkab Kutim mendukung arahan pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan optimalisasi lahan produktif. Warga didorong menanam cabai, sayuran, maupun komoditas konsumsi lainnya, sementara pemerintah berupaya meningkatkan produksi jagung pakan agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyunadi juga menyinggung upaya efisiensi belanja pemerintah. Ia mengaku penggunaan kendaraan dinas listrik selama satu tahun terakhir mampu memangkas biaya perjalanan hingga lebih dari separuh. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi pertimbangan perangkat daerah dalam pengadaan kendaraan operasional yang lebih hemat dan ramah lingkungan. (ADV/ProkopimKutim/KR)
