Kutai Timur, Kruing.com – Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna sebagai bentuk kritik terhadap lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan.
Dalam forum resmi tersebut, Faizal menyoroti belum optimalnya pelaksanaan belanja modal meskipun dana transfer dari pemerintah pusat telah tersedia. Ia menilai kondisi ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Jadi mohon pak bupati, APBD yang sudah di sahkan untuk segera di luncurkan agar proses pembangunan ini bisa di berjalan dan bisa di serap oleh masyarakat,” tegasnya dalam interupsi.
Lebih lanjut, Faizal membandingkan kondisi Kutai Timur dengan daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Ia menilai terdapat ketimpangan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya bisa menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kita terbalik dengan provinsi Jawa Barat yang dimana transfer pusatnya 0 (Nol) namun belanja modalnya sudah 585 miliar,” ujarnya.
Ia kemudian memaparkan kondisi Kutai Timur yang menurutnya justru berbanding terbalik. Dengan dukungan dana transfer pusat yang cukup besar, realisasi belanja modal dinilai masih sangat minim.
“Kutai Timur, dana transfer dari pusatnya sudah 485 miliar tapi belanja modalnya masih 0,14 miliar,” ungkap Faizal.
Interupsi tersebut menjadi sorotan dalam rapat paripurna, sekaligus penegasan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Faizal berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasi anggaran, agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
