Sangatta – Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendesak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk menjadikan ketersediaan fasilitas bank darah sebagai prioritas utama dalam operasional layanan kesehatan.
Sekretaris Komisi D DPRD Kutim, Shabaruddin, menyatakan bahwa pemenuhan fasilitas medis krusial seperti bank darah, serta kelengkapan legalitas dan administrasi, tidak boleh ditunda lagi.
Dia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut sangat vital untuk menunjang tindakan medis darurat dan menyelamatkan nyawa pasien, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat ibu kota/kabupaten.
“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus selalu dikedepankan. Standar pelayanan kesehatan yang optimal hanya bisa terwujud jika didukung fasilitas krusial seperti bank darah,” ujar Shabaruddin, di Sangatta, beberapa waktu lalu.
Desakan legislatif ini menurutnya sejalan dengan dinamika peningkatan beban layanan di kedua rumah sakit yang menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutim pada tahun anggaran 2026 hingga perencanaan 2027.
Di RSUD Muara Bengkal, misalnya, lonjakan kunjungan pasien dan tindakan medis terjadi sejak rumah sakit tersebut mengoperasikan ruang bedah dengan dukungan dokter spesialis dasar pada April 2026 lalu.
Kondisi ini membuat kebutuhan ketersediaan stok darah, obat-obatan, dan bahan medis habis pakai meningkat pesat.
Selain penguatan layanan klinis, RSUD Muara Bengkal juga tengah mengusulkan pembangunan rumah singgah bagi keluarga pasien dari desa terpencil, sembari bersiap menerima bantuan revitalisasi dan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan menyusul audiensi Pemkab Kutim pada November belum lama ini.
Sementara itu, upaya penguatan bank darah juga menjadi salah satu usulan strategis manajemen RSUD Pratama Sangkulirang dalam perencanaan anggaran mendatang.
Setelah pada APBD 2026 fokus pada pembangunan gedung administrasi dan konstruksi penunjang seperti drainase, RSUD Sangkulirang kini memproyeksikan pembangunan ruang rawat inap baru, penambahan alat kesehatan, serta penguatan bank darah guna menaikkan status pelayanan menuju tingkat madya.
Meski demikian, pengembangan RSUD Sangkulirang masih menghadapi tantangan minimnya kuota dokter spesialis.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak rumah sakit bersama DPRD Kutim tengah memperjuangkan status afirmasi daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) agar dapat menarik minat tenaga dokter ahli bertugas di wilayah pesisir tersebut.
Shabaruddin menyampaikan bahwa Komisi D DPRD Kutim berkomitmen akan mengawal ketat alokasi anggaran sektor kesehatan 2027 agar masyarakat di desa terjauh mendapatkan layanan medis yang setara dan berkualitas.
“Catatan strategis terkait penguatan bank darah maupun peningkatan kapasitas dua rumah sakit ini akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD Kutim,” pungkasnya. (ADV)







