Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, meminta masyarakat melaporkan oknum lembaga maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming memberikan pekerjaan di perusahaan.
Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan pencari kerja karena tidak disertai jaminan diterima maupun kepastian masa kerja.
Jimmi mengatakan, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang mensyaratkan pembayaran sejumlah biaya kepada pihak tertentu. Sebab, uang yang telah dikeluarkan belum tentu sebanding dengan peluang kerja yang dijanjikan.
“Kalau memang harus membayar untuk masuk kerja, sementara jaminan pekerjaannya belum tentu. Belum tentu mereka bisa bekerja lama di sana. Ini masih riskan untuk mengeluarkan biaya-biaya seperti itu,” ujarnya, di Sangatta.
Menurutnya, kesempatan kerja di Kutim sebenarnya cukup terbuka. Masyarakat lokal yang memiliki keterampilan dan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan perusahaan semestinya dapat memanfaatkan peluang tersebut tanpa harus terbebani pungutan dari pihak lain.
Karena itu, Jimmi meminta warga yang menemukan praktik tersebut agar segera menyampaikan laporan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim maupun DPRD.
DPRD Kutim selanjutnya dapat meneruskan laporan kepada instansi berwenang, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
Ia juga mengingatkan agar lembaga atau ormas tidak menyalahgunakan nama organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Kalau ada lembaga atau LSM tertentu yang memanfaatkan situasi ini dan merugikan orang lain, kita tidak ingin itu terjadi. Kalau memang mereka menyalahgunakan nama lembaga, tentu izin-izin seperti itu bisa dievaluasi,” tegasnya. (ADV)







