Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan langkah konkret dalam mendukung visi besar Bupati Kutim melalui implementasi 50 program prioritas daerah. Fokus utamanya, mewujudkan keluarga sehat, menekan angka stunting, dan membangun masyarakat yang mandiri melalui sinergi lintas sektor.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Setiap instansi, kata dia, memiliki tanggung jawab saling melengkapi agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Seperti kata Bupati tadi, boleh jadi keluarga itu berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujar Junaidi.
Ia mencontohkan, permasalahan perumahan bagi keluarga berisiko akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) melalui program pembangunan serta rehabilitasi rumah layak huni. “Kami menyiapkan datanya, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perkim lewat program seribu atau lima ribu rumah layak huni yang direhab,” jelasnya.
Junaidi menambahkan, seluruh intervensi dilakukan berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk memastikan akurasi dan efektivitas program. “Kita fokus pada desa dengan tingkat risiko stunting tertinggi dan menanganinya secara bertahap selama lima tahun,” terangnya.
Sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, DPPKB berperan penting dalam menyatukan langkah OPD teknis di lapangan. “Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin Kutim bisa menjadi daerah sehat dan mandiri,” tegasnya. (ADV)
