SANGATTA – Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kutai Timur (Kutim) harus menelan kenyataan kurang menyenangkan. Mereka menghadapi tantangan baru akibat penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah daerah. Program bimbingan teknis (bimtek) yang selama ini menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hampir tidak lagi dapat terselenggara pada 2025.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, Nora Ramadhani, mengakui kondisi ini sangat kontras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa lalu, Disperindag rutin menyelenggarakan bimtek yang menjangkau puluhan peserta, baik di Sangatta maupun di berbagai kecamatan.
“Tahun kemarin, kami masih aktif mengadakan berbagai bimtek, mengundang sekitar 40–50 peserta di setiap sesi. Kami mendatangkan pembimbing pelatih untuk meningkatkan kompetensi mereka, memperbarui keterampilan, dan mendorong inovasi di usaha mereka,” ujarnya.
Namun, pada 2025, hampir seluruh program pelatihan tersebut harus dikurangi drastis, bahkan nyaris dihentikan, seiring diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran. Pengurangan ini menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya peningkatan kualitas dan produktivitas sektor IKM lokal, yang sebelumnya mengandalkan bimtek sebagai sarana pengembangan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat pasca pandemi.
Para pelaku IKM menilai program bimtek bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan pondasi bagi pengembangan bisnis mereka. Kehilangan akses terhadap pembinaan ini dikhawatirkan dapat memperlambat proses naik kelas dan inovasi produk, sehingga berpotensi memengaruhi daya saing IKM Kutim di tingkat regional maupun nasional.
Nora menegaskan pihaknya tetap berupaya mencari solusi alternatif agar pelatihan dan pendampingan bisa tetap terselenggara, meskipun dalam kapasitas terbatas. “Kami berkomitmen untuk tidak meninggalkan pelaku IKM, namun kami harus menyesuaikan program dengan kondisi anggaran yang ada,” ujarnya. (ADV)
