Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti dugaan praktik tekanan oleh oknum lembaga maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap perusahaan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menghambat kesempatan masyarakat lokal yang memiliki keterampilan dan kualifikasi sesuai kebutuhan perusahaan.
Dia mengatakan peluang kerja di Kutim semestinya dapat dimanfaatkan secara terbuka oleh masyarakat setempat.
Namun, kesempatan tersebut dikhawatirkan tidak berjalan sebagaimana mestinya apabila ada pihak tertentu yang memanfaatkan hubungan dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Kondisi itu juga berpotensi membuat perusahaan memenuhi permintaan pihak tertentu demi menghindari persoalan, meskipun belum tentu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
“Orang punya keterampilan, punya pendidikan dan peluangnya ada, tetapi justru dimanfaatkan orang lain. Ini yang kasihan, karena merugikan pencari kerja,” ujarnya.
Selain dugaan tekanan terhadap perusahaan, Jimmi juga mengingatkan adanya praktik oknum yang meminta sejumlah uang kepada masyarakat dengan menjanjikan pekerjaan.
Ia menilai, pungutan semacam itu tidak memberikan kepastian kepada pencari kerja, baik mengenai penerimaan maupun keberlangsungan pekerjaan setelah seseorang dinyatakan masuk perusahaan.
Karena itu, Jimmi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan nama lembaga atau organisasi untuk memengaruhi proses perekrutan tenaga kerja.
Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim maupun DPRD untuk diteruskan kepada instansi terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Penyalahgunaan organisasi untuk merugikan masyarakat perlu menjadi perhatian,” tegasnya.
Ia menyebut legalitas organisasi yang terbukti disalahgunakan dapat dievaluasi sesuai kewenangan instansi terkait. (ADV)







