SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya memastikan jejak tambang tidak lagi meninggalkan luka sosial dan lingkungan. Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman mengingatkan, Indonesia punya deret contoh pahit wilayah tambang yang ditinggalkan tanpa perencanaan matang.
Ia menyebut Loa Kulu dan Sanga-Sanga di Kutai Kartanegara, yang usai masa kejayaan tambang kini bergelut dengan lubang terbuka dan ekonomi warga yang melemah. Sawahlunto di Sumatera Barat juga sempat menyandang label “kota mati” sebelum perlahan bangkit lewat wisata warisan tambang.
“Tambang tanpa perencanaan keberlanjutan hanya menciptakan kemakmuran sesaat,” kata Ardiansyah saat membuka Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Forum yang diinisiasi PERHAPI Kutim itu menghadirkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dan Ketua Umum PERHAPI Nasional, Sudirman Widhy Hartono, bersama pelaku industri, akademisi dan pelajar.
Di hadapan peserta, Ardiansyah menegaskan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) kini menjadi dasar arah kebijakan pertambangan di Kutim. ESG, ujarnya, bukan slogan, melainkan panduan agar perusahaan tidak hanya mengejar laba, tapi menjaga lingkungan dan menguatkan ekonomi warga sejak tambang masih beroperasi.
Langkah konkret mulai tampak. Pemkab menggandeng perusahaan tambang, BUMD dan Koperasi Desa Merah Putih membangun ekonomi baru pascatambang. Void bekas tambang PT Indomindo Mandiri di Teluk Pandan, misalnya, disulap menjadi sumber air bersih dan kawasan pertanian.
“Kita ingin tambang menyisakan kehidupan, bukan lubang,” tegas Ardiansyah.
Dari Jakarta, Tri Winarno mengapresiasi Kutim sebagai daerah yang “berpikir jauh ke depan”, sementara Sudirman menyebut komitmen ESG Kutim sebagai model yang layak direplikasi agar tambang tidak lagi meninggalkan “jejak luka sosial”. (ADV/ProkopimKutim/K)
