Kutai Timur — H. Bahcok Riandi, anggota DPRD Kutim Fraksi Demokrat menyoroti keterbatasan tenaga di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR). Ia menegaskan bahwa setelah pembangunan posko DAMKAR di sejumlah kecamatan selesai, ketersediaan petugas terlatih harus menjadi prioritas utama agar posko bisa berfungsi efektif melayani masyarakat.
“Ini menjadi salah satu tantangan bagi kita. Karena sudah tidak ada TK2D, kita akan bertemu dengan Bupati untuk membicarakan Perbup agar bisa membuka penambahan tenaga kerja di posko-posko DAMKAR,” ungkap Bahcok usai menghadiri rapat pembahasan infrastruktur pelayanan publik.
Menurutnya, idealnya satu posko DAMKAR memiliki sedikitnya tujuh petugas yang siap siaga setiap waktu. Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan masih banyak kecamatan yang memiliki jumlah personel minim, bahkan beberapa wilayah belum memiliki tenaga tetap untuk mengoperasikan unit pemadam.
“Setelah poskonya berdiri, kita harus pastikan ada tenaga yang sudah terlatih. Pihak DAMKAR menyampaikan, satu posko minimal tujuh orang,” tambahnya.
Bahcok juga menyoroti keterbatasan armada dan fasilitas yang berdampak langsung pada lambatnya penanganan kebakaran di wilayah pedesaan. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap masyarakat yang kerap kesulitan mengatasi kebakaran akibat jarak dan minimnya petugas lapangan.
“Kita prihatin kalau ada musibah kebakaran di kecamatan. Masyarakat kesulitan memadamkan api karena petugas dan unitnya terbatas,” ujarnya dengan nada simpatik.
Ia berharap pemerintah daerah segera mempercepat proses pembangunan posko DAMKAR di seluruh kecamatan sekaligus menyiapkan mekanisme perekrutan tenaga baru.
Bagi Fraksi Demokrat, keselamatan warga adalah prioritas utama. Menurut Bahcok Riandi, keberadaan posko yang lengkap dan petugas yang siap bertugas setiap saat bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat Kutai Timur dari ancaman bencana kebakaran. (ADV)
