SAMARINDA – Kehadiran Wabup Mahyunadi dalam acara ramah tamah tersebut adalah wujud nyata dukungan Pemkab Kutim terhadap upaya memperkuat sistem hukum dan koordinasi lintas lembaga di Kalimantan Timur. Ia menyambut langsung kehadiran Kajati baru dan menegaskan komitmen Kutim untuk terus bersinergi menjaga kondusifitas wilayah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Kalimantan Timur. Kami dari Kutai Timur siap mendukung langkah Kejati dalam menegakkan hukum dan memperkuat sinergi dengan seluruh Kejari di daerah,” ujar Mahyunadi usai menghadiri kegiatan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi aktif antara aparat hukum dan pemerintah daerah. “Keadilan tidak bisa ditegakkan sendiri. Harus ada kerja bersama antara kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota agar stabilitas sosial tetap terjaga,” tegasnya.
Mahyunadi juga menggarisbawahi bahwa hukum meliputi penindakan dan pembinaan masyarakat. “Hukum harus menjadi ruang perlindungan dan pembelajaran, bukan semata instrumen represif,” ucapnya menambahkan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) menyampaikan pesan selaras. Ia menilai keharmonisan antara eksekutif dan lembaga penegak hukum menjadi kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Sinergi antara aparat hukum dan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola daerah yang transparan serta pembangunan yang adil dan merata,” kata Harum.
Sementara itu, Kajati Kaltim yang baru, Dr. Supardi, menegaskan kesiapan pihaknya membangun kerja sama erat dengan seluruh elemen pemerintahan daerah. “Kami berkomitmen mendukung program pemerintah daerah sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Momentum ini adalah simbol semangat baru penegakan hukum di Kalimantan Timur — wilayah strategis yang tengah bersiap menjadi beranda depan Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bagi Mahyunadi, sinergi antara pemerintah dan aparat hukum adalah fondasi bagi keberlanjutan pembangunan. Sebab di tanah Benua Etam, hukum dan pembangunan harus tumbuh beriringan — menjaga tatanan, menegakkan kebenaran, dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga Kalimantan Timur. (ADV/ProkopimKutim/K)
