Kamis, November 19, 2026
  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
Kruing.com
No Result
View All Result
  • Masuk
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Gaya Hidup
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result
Home Pariwara

Suara Desa Sampai ke Jakarta: DPD RI Dengarkan Aspirasi Teluk Pandan

Langit Teluk Pandan sore itu teduh, menciptakan suasana kondusif. Dari balai pertemuan sederhana, suara para kepala desa bergantian berbicara di hadapan senator. Tak ada jarak yang terasa — Komite I DPD RI hadir untuk memastikan suara dari desa, yang sering tenggelam di bawah hiruk-pikuk kebijakan pusat, akhirnya benar-benar sampai ke Jakarta.

Kruing Oleh Kruing
10 November, 2025
in Pariwara
0
Suara Desa Sampai ke Jakarta: DPD RI Dengarkan Aspirasi Teluk Pandan
Share on FacebookShare on WhatsApp

TELUK PANDAN — Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk melakukan inventarisasi materi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III Komite I DPD RI H. Muhdi, bersama sejumlah anggota, termasuk Pdt. Penrad Siagian dan KH Muhammad Mursyid. Dari pihak daerah, hadir Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, Kepala DPMDes Kutim Muhammad Basuni, serta para camat dan kepala desa se-Kecamatan Teluk Pandan.

Dalam forum dialog terbuka itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan terkait tata kelola pemerintahan desa. Salah satu isu utama adalah terbatasnya fleksibilitas penggunaan Dana Desa, yang dinilai masih terlalu diatur oleh kebijakan pusat.

“Ploting program dari pusat membuat kepala desa merasa kurang leluasa memanfaatkan dana sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ini kami catat dengan serius,” ujar H. Muhdi.

Selain itu, muncul pula keluhan mengenai tidak tersedianya anggaran untuk kebutuhan rumah tangga kepala desa, serta belum adanya perlindungan bagi kepala desa yang telah purna tugas.

Muhdi juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, yang menjadi fokus kebijakan pemerintah pusat. Ia mencatat bahwa di Kutim, koperasi merah putih sudah 100 persen terbentuk, namun masih ada kekhawatiran di lapangan terkait payung hukumnya. Ia menegaskan, DPD RI akan mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi dan jaminan hukum program tersebut.

“Presiden berharap koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa. Kami ingin memastikan hal itu berjalan aman dan tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono menyampaikan persoalan moratorium ASN yang berdampak langsung pada kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan di desa. Muhdi menilai isu tersebut sangat krusial.

“Guru dan tenaga kesehatan banyak yang belum terserap karena moratorium. Jika ini berlarut, pelayanan dasar masyarakat akan terganggu. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengapresiasi kehadiran para senator dan menyebut kunjungan ini sebagai kesempatan strategis untuk menyampaikan realitas desa secara langsung. Mahyunadi secara khusus menyinggung persoalan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) yang membatasi ruang hidup masyarakat Teluk Pandan.

“Kami jelaskan bahwa kawasan TNK ini dulu adalah perkampungan warga. Sekarang justru jadi momok karena membatasi ruang hidup mereka. Kami tunjukkan langsung peta kepada para senator,” jelasnya.

Ia berharap kehadiran DPD RI menjadi langkah awal untuk memperjuangkan revisi kebijakan TNK di tingkat pusat. “Kami ingin perjuangan ini berlanjut di Jakarta, agar masyarakat mendapatkan kembali hak atas ruang hidupnya,” tutup Mahyunadi.

Kunjungan Komite I DPD RI ke Teluk Pandan menandai titik temu antara kebijakan nasional dan realitas desa. Dari forum kecil di pesisir Kutim itu, terpantul pesan yang lebih besar: bahwa pembangunan diukur dari sejauh mana suara desa didengar dan dihargai. (ADV/ProkopimKutim/K)

Total Views: 468

BERITA TERKAIT

Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
Pariwara DPRD Kutai Timur

Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT

17 November, 2026
DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
Pariwara DPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila

17 November, 2026
DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
Pariwara DPRD Kutai Timur

DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan

17 November, 2026
APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan
Pariwara DPRD Kutai Timur

APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

17 November, 2026
Kekuatan Fiskal Diproyeksi Makin Rapuh, DPRD Kutim Imbau Pemkab Tata Ulang Struktur Keuangan
Pariwara DPRD Kutai Timur

Kekuatan Fiskal Diproyeksi Makin Rapuh, DPRD Kutim Imbau Pemkab Tata Ulang Struktur Keuangan

16 November, 2026
Ketua DPRD Kutim Soroti Potensi PAD Galian C
Pariwara DPRD Kutai Timur

Ketua DPRD Kutim Soroti Potensi PAD Galian C

16 November, 2026
Next Post
Jaminan Keadilan Sosial: DPPPKB Kutim: Layanan Kesehatan Reproduksi di Wilayah 3T

Jaminan Keadilan Sosial: DPPPKB Kutim: Layanan Kesehatan Reproduksi di Wilayah 3T

Navigasi

  • Tentang Kami
  • Info Iklan
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Kategori

  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pariwara
  • Pariwara Diskominfo Kutai Timur
  • Pariwara DPRD Kutai Timur
  • Pariwara Pemkab Kutai Timur
  • Politik
  • Teknologi
  • Uncategorized

Berita Terkini

  • Beri Ruang Masyarakat Tentukan Pembangunan, DPRD Kutim Dukung Penuh Alokasi Dana RT
  • DPRD Kutim Dorong Pembukaan SMP Filial di Desa Martadila
  • DPRD Kutim Cari Skema Pembiayaan Alternatif agar Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan
  • APBD Kutim 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Pastikan Proyek Multiyears Tetap Berjalan

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia

Selamat Datang!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Lupa Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Masuk
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Opini
  • Hiburan
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup

© 2024 Kruing.com. All Rights Reserved | Support by WebNesia