SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mempertegas komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Kegiatan ini, yang digelar di Ruang Tempudau, merupakan bagian dari Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang dicanangkan pemerintah pusat. Program ini bertujuan menurunkan angka unmet need, meningkatkan partisipasi ber-KB, serta menjamin terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi — terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan perbatasan) dan kawasan transmigrasi.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Al-Kafit Hidayat, menjelaskan bahwa program ini menargetkan 100 akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai langkah konkret menekan angka kehamilan tidak direncanakan. “Program ini adalah tentang membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan KB yang aman, nyaman, dan berkualitas,” terang Al-Kafit.
Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi. Dalam sambutannya, Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim berkomitmen menghadirkan keadilan sosial dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
“Melalui program KBKR Wilayah Khusus ini, kita ingin memastikan seluruh masyarakat — khususnya di wilayah 3T dan transmigrasi — memiliki akses setara terhadap layanan KB. Ini adalah bentuk nyata keadilan sosial yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Rizali.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan program diukur dari dampak langsung terhadap kualitas hidup keluarga di Kutim. “Dengan partisipasi aktif seluruh pihak, kita bisa menurunkan angka unmet need, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan keluarga yang tangguh dan mandiri,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi integratif, rombongan BKKBN Kaltim dan DPPKB Kutim melakukan kunjungan lapangan, di antaranya ke Tempat Praktik Mandiri Bidan (PMB) Triana Nur dan lokus keluarga berisiko stunting. Pendekatan ini menjadi penting untuk memadukan pelayanan KB, kesehatan ibu-anak, dan penanganan stunting.
Sebagai bentuk nyata sinergi lintas sektor, acara juga disertai penyerahan bantuan kepada 12 keluarga berisiko stunting, hasil kolaborasi antara BKKBN Provinsi Kaltim, DPPKB Kutim, dan PT Pama Persada Nusantara. RSU Medika Utama Sangatta turut menerima bantuan alat kesehatan berupa implant kit dan IUD kit untuk memperkuat layanan kontrasepsi jangka panjang.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan gotong royong semua sektor, program ini bisa menjadi contoh keberhasilan pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Kutim,” tutup Rizali.
Langkah DPPPKB Kutim menunjukkan bahwa pembangunan manusia dimulai dari keluarga. Di balik setiap angka partisipasi KB, ada wajah-wajah ibu, anak, dan ayah yang lebih tenang menatap masa depan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan semangat integrasi, Kutai Timur terus menegaskan bahwa pembangunan yang sejati mencakup menyiapkan generasi yang tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya. (ADV/ProkopimKutim/K)
