SANGATTA – Sebanyak 12 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dihentikan sementara operasional produksinya. Kebijakan itu diambil setelah evaluasi menemukan fasilitas tersebut belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dipersyaratkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian sementara dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan BGN terhadap penyelenggaraan program. Ketiadaan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dinilai berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan sekaligus memengaruhi standar keamanan pangan yang menjadi syarat utama pelaksanaan MBG.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi membenarkan adanya penghentian operasional tersebut. Menurutnya, persoalan yang ditemukan bersifat teknis dan harus segera diselesaikan agar layanan dapat kembali berjalan.
“Terkait IPAL, ya nanti diperbaiki saja. Hal-hal teknis seperti itu harus segera diselesaikan agar program tidak terhambat,” kata Mahyunadi.
Ia mengingatkan seluruh yayasan pengelola SPPG agar mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan BGN. Mahyunadi menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kelancaran distribusi makanan, tetapi juga kepatuhan terhadap standar kesehatan, sanitasi, dan perlindungan lingkungan.
“Semua pihak harus menaati norma-norma pelaksanaan MBG, baik dari sisi Badan Gizi Nasional maupun pengelola SPPG sendiri. Jangan hanya mencari keuntungan semata, kemudian mengabaikan aspek-aspek lainnya seperti kelestarian lingkungan dan kesehatan,” tegasnya.
Selain penghentian operasional, penyaluran dana bantuan pemerintah kepada 12 SPPG tersebut juga ditangguhkan berdasarkan rekomendasi Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pendanaan baru akan kembali disalurkan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perbaikan fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan. Pemkab Kutim berharap evaluasi ini menjadi pengingat bagi calon pengelola SPPG agar mengutamakan kualitas layanan sejak tahap perencanaan. (ADV/ProkopimKutim/KR)
