SANGATTA – Meski terus berupaya mendorong kemandirian ekonomi perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengakui minat masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan masih kalah dibandingkan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada besarnya alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan perempuan, sehingga jumlah program yang dapat dijalankan pun terbatas.
“Kalau banyak usulan, otomatis anggaran yang bisa kita kelola juga lebih besar. Tapi, kami tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengusulkan,” ungkap Kepala DP3A Kutim, Idham Cholid.
Ia menambahkan, DP3A Kutim menerapkan sistem bottom-up dalam merancang program pemberdayaan. Artinya, jenis pelatihan yang dijalankan bukan ditentukan dari atas, tetapi berdasarkan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Kami tidak memaksakan jenis pelatihan tertentu. Semua berdasarkan kebutuhan dan minat warga di lapangan,” ujar Idham.
Pendekatan ini, membuat program lebih tepat sasaran. Contohnya, ada desa yang mengusulkan pelatihan tata rias dasar di Karangan, sementara di desa lain warga lebih tertarik pada pembuatan sabun dan sampo. DP3A juga menggandeng berbagai pihak seperti Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dalam upaya mengembangkan potensi perempuan di daerah.
Melalui sistem yang berpusat pada kebutuhan warga ini, DP3A Kutim berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan terus tumbuh. Selain itu, peningkatan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan sektor swasta, juga dinilai sangat penting agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan keluarga serta pertumbuhan ekonomi lokal. (ADV)
