SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menggeser fokus penanggulangan HIV/AIDS dari sekadar pembahasan menuju aksi bersama di lapangan. Pembagian tugas antarinstansi, sinkronisasi program, hingga penggunaan anggaran menjadi agenda utama rapat lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Arau, Senin (10/8/2026).
Mahyunadi yang juga Ketua Tim Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kutim mengatakan persoalan HIV membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki peran yang jelas agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita tidak ingin aksi yang kita lakukan ini serampangan dan berjalan masing-masing, sehingga dikhawatirkan ada aksi yang tumpang tindih,” kata Mahyunadi.
Rakor tersebut diikuti Dinas Kesehatan, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag, KPAD, Komunitas Mahakam Plus, serta sejumlah instansi lainnya.
Selain pembagian peran, Mahyunadi meminta kejelasan sumber dan penggunaan anggaran penanggulangan HIV. Ia menekankan anggaran KPAD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak, bukan dominan terserap untuk kegiatan pendukung.
Pemkab Kutim juga akan memperkuat pencegahan dari sisi hulu. Mahyunadi menyebut pemerintah telah menerima peta lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV, termasuk tempat hiburan yang berizin maupun tidak.
Pengawasan dan penataan lokasi tersebut akan diperketat. Keterlibatan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, akan dilakukan ketika memasuki tahap aksi.
Kepala Dinkes Kutim Yuwana Sri Kurniawati mengatakan rakor diperlukan untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen lintas sektor agar penanggulangan HIV berjalan terukur dan tepat sasaran. (ADV/ProkopimKutim/KR)
