SANGATTA — Legislator DPRD Kutai Timur, H. Ardiyansyah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyoroti pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Ia menekankan bahwa momentum HUT Kutim ke-26 harus menjadi titik refleksi bagi seluruh OPD untuk memastikan setiap program benar-benar sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Harapan kami, khususnya kepada pemerintah kabupaten Kutai Timur, bagaimana bisa memaksimalkan anggaran ini untuk kepentingan masyarakat, terutama di OPD-OPD yang terkait langsung dengan pelayanan publik,” ujarnya dalam keterangan kepada media.
Menurutnya, dengan besaran APBD yang hampir menyentuh Rp 10 triliun, Pemkab Kutim memiliki ruang fiskal yang cukup luas untuk mempercepat pembangunan, baik di sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, maupun ketahanan pangan. Namun, ia mengingatkan agar alokasi anggaran tidak terserap untuk kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif belaka.
“Jangan sampai kita sibuk membuat kegiatan yang tidak berkaitan dengan visi-misi Bupati. Setiap rupiah dari anggaran publik harus bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat yang konkret,” tegas Ardiyansyah.
Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, komposisi APBD 2025 diarahkan pada belanja operasi sebesar Rp 5,4 triliun dan belanja modal Rp 3,2 triliun, dengan porsi terbesar diarahkan pada sektor infrastruktur dan pelayanan dasar.
Namun, DPRD menilai masih ada ketimpangan dalam realisasi antar-OPD. Ia mencontohkan, sejumlah dinas mengaku kekurangan dana padahal sudah menjalankan kegiatan.
“Banyak dinas yang saat ditanya bilang tidak punya anggaran, tapi di lapangan ternyata sudah ada kegiatan. Artinya koordinasi dan transparansi internalnya masih lemah,” ungkap Ardiyansyah.
Ketua Komisi C DPRD itu juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program tahunan OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Ia berharap peringatan HUT Kutim tahun ini menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Momentum HUT ke-26 ini harus jadi refleksi. Pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen daerah perlu bersinergi agar pembangunan berjalan terarah, transparan, dan berpihak pada rakyat. Jadi kado HUt ke-26 ya (APBD) Rp 9,8 triliun untuk rakyat,” pungkasnya. (ADV)
