SANGATTA — Forum tersebut dihadiri insan pers, pejabat struktural dan fungsional, serta operator Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di lingkungan DPPKB. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di Kutim.
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menjelaskan, Kecamatan Sangatta Utara menjadi fokus pembahasan karena tercatat memiliki jumlah keluarga berstatus berisiko stunting tertinggi di antara seluruh kecamatan di Kutim.
“Kami sengaja mengambil lokus Sangatta Utara karena data menunjukkan angka keluarga berisiko stunting tertinggi berada di sini. Hasil verifikasi dan validasi terakhir nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh tim teknis,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemahaman tentang keluarga berisiko stunting harus seragam di semua level, baik bagi media, perangkat daerah, maupun petugas lapangan. Menurutnya, isu stunting bukan hanya soal anak yang sudah lahir dengan kondisi gizi buruk, tetapi upaya pencegahan yang dimulai dari akar persoalan di tingkat keluarga.
“Kalau kita bicara anak yang sudah lahir, itu berarti kita mengobati, bukan mencegah. Pencegahan dimulai dari keluarga yang punya faktor risiko: sanitasi tidak layak, air bersih belum memenuhi standar, tidak punya jamban sehat, hingga pasangan usia subur dengan kondisi 4T—terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak,” papar Junaidi.
Ia menambahkan, keluarga dalam kategori Desil 1–4 (masyarakat berpenghasilan rendah) juga menjadi sasaran utama intervensi lintas sektor. Dari hasil verifikasi, akan diketahui rumah tangga yang membutuhkan dukungan seperti rumah layak huni, akses air bersih, hingga pelatihan keterampilan.
Sebagai langkah konkret, DPPKB akan menggerakkan program “Cap Jempol Stop Stunting” atau Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting. Melalui program ini, tim lapangan DPPKB akan melakukan koordinasi aktif dengan sedikitnya 10 perangkat daerah (PD) terkait, di antaranya PDAM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan BAZNAS Kutim.
“Tim kami tidak menunggu. Kami akan jemput bola ke dinas-dinas terkait untuk membedah data, memastikan intervensi tepat sasaran, dan setiap OPD punya peran sesuai rekomendasi hasil verifikasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Junaidi juga mengajak rekan-rekan media untuk ikut berperan dalam memastikan validitas data di lapangan.
“Kalau teman-teman media menemukan data kami yang tidak sesuai di lapangan, silakan cek ke RT dan sampaikan kepada petugas PLKB atau TPK. Karena kalau data tidak akurat, perencanaan pembangunan bisa salah arah,” ujarnya.
Hasil verifikasi dan validasi ini akan menjadi bahan utama dalam rapat lintas PD yang akan dipimpin oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Pertemuan tersebut akan membahas bentuk intervensi dan alokasi pembiayaan program berdasarkan data keluarga berisiko.
Sesi penjelasan teknis kemudian dipandu langsung oleh tim DPPKB yang menampilkan data hasil contreng per desa dan kelurahan di Sangatta Utara. Para petugas lapangan diminta memahami kondisi wilayah binaan masing-masing agar pelaksanaan program berjalan efektif dan menyentuh sasaran yang benar.
Menutup kegiatan, Junaidi menegaskan kembali pentingnya evaluasi dan kedekatan petugas dengan wilayah kerjanya.
“Saya minta PLKB benar-benar mengenal wilayah dan warganya. Jangan sampai nanti kepala dinas yang lebih tahu kondisi lapangan daripada petugas,” pungkasnya.
Upaya ini menandai komitmen DPPKB Kutim dalam memastikan kebijakan penurunan stunting berjalan berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan dari hulu agar setiap anak Kutim tumbuh sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. (ADV/ProkopimKutim/K)
