Kutai Timur – Upaya bersama berbagai pihak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membuahkan hasil. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru, angka stunting di Kutim berhasil turun dari 29 persen menjadi 26 persen. Dari total tersebut, 6,3 persen termasuk kategori gizi sangat buruk (seperlay), sementara sisanya sekitar 20 persen merupakan stunting umum.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, menyebut penurunan ini adalah hasil nyata kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta masyarakat melalui Posyandu dan Petugas Lapangan KB (PLKB). “Kita bersyukur angka stunting menurun 2 hingga 3 persen. Target kita tahun depan bisa dua digit, minimal 24 persen,” ujarnya optimistis.
Menurut Junaidi, stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Kolaborasi antarinstansi dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting (KRS). Berdasarkan data, Kecamatan Sangatta Utara tercatat memiliki jumlah keluarga berisiko tertinggi, yakni sekitar 3.800 keluarga, disusul Kecamatan Bengalon.
“Siapa pun yang tinggal lebih dari enam bulan di Kutim tetap harus didata dan dilayani tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, faktor risiko stunting banyak dipengaruhi oleh pasangan usia subur dengan kondisi 4T — terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Selain itu, sanitasi yang buruk dan keterbatasan air bersih juga berkontribusi besar.
Untuk mengatasinya, Pemkab Kutim menjalankan program Seribu Rumah Layak Huni serta memperkuat edukasi penggunaan KB modern bagi keluarga berisiko. “Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin Kutim bisa menurunkan angka stunting lebih cepat,” pungkasnya. (ADV)
