SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama DPRD Kutim terus memperkuat komitmen menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan agar lebih berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan sektor-sektor produktif yang menyentuh langsung kehidupan warga di desa dan kecamatan.
Anggota DPRD Kutai Timur, H. Akhmad Sulaeman dari Fraksi Partai Demokrat, menegaskan bahwa fokus pembangunan tahun ini adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi lokal.
“Kami berusaha agar melalui APBD, arah kebijakan lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ini adalah dorongan nyata agar masyarakat bisa lebih mandiri,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim 2024, kontribusi sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil menengah terhadap PDRB Kutim baru mencapai sekitar 11,7 persen, jauh tertinggal dibanding sektor pertambangan yang mendominasi. Sulaeman menilai penting adanya reorientasi anggaran untuk memperkuat sektor-sektor yang lebih berkelanjutan tersebut.
“Anggaran daerah harus dialokasikan untuk kegiatan yang produktif dan berjangka panjang. Jika kita hanya mengandalkan tambang, kita tidak memiliki jaminan masa depan ekonomi yang stabil,” tegas legislator dari Dapil Kutai 5 ini.
Ia mencontohkan, sektor pertanian dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar asalkan didukung dengan pembinaan dan akses permodalan yang memadai. DPRD mendorong agar program pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, serta akses pasar bagi petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas belanja daerah.
“Kami ingin ekonomi kreatif dan pertanian bisa tumbuh seimbang. Kalau masyarakat diberi ruang, didampingi, dan difasilitasi, efek positifnya akan langsung terasa pada kesejahteraan,” tambahnya.
Selain itu, Sulaeman menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap setiap program pembangunan ekonomi. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar habis dalam serapan anggaran.
“Kami tidak ingin ada program yang terlihat bagus di atas kertas tapi tidak berdampak di lapangan. DPRD akan terus mengawasi agar APBD benar-benar pro-rakyat. Ya APBD mustinya gerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Langkah sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi Kutai Timur menuju kemandirian yang berkeadilan. Dengan strategi pembangunan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, Kutai Timur diharapkan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga sejahtera secara merata. (ADV)
