SANGATTA — DPRD Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja tahun 2026.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri Yusuf, menegaskan agar setiap OPD menyusun rencana kegiatan yang benar-benar prioritas, sesuai visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
“Kami menekankan agar setiap OPD memiliki program yang betul-betul dianggap prioritas. Jangan hanya rutinitas tahunan tanpa arah yang jelas,” ujar Yusri saat menghadiri rapat komisi bersama mitra kerja OPD di Kantor DPRD Kutim.
Ia menyebut, pelaksanaan program yang tepat sasaran akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung janji pemerintah terhadap masyarakat. “Karena visi dan misi ini adalah komitmen pemerintah kepada rakyat, maka harus direalisasikan dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.
Dalam rapat kerja yang digelar bersama OPD teknis, DPRD menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2025 yang mencapai Rp 9,8 triliun. Yusri menilai, dengan nilai anggaran sebesar itu, pemerintah harus lebih selektif menentukan kegiatan prioritas agar setiap rupiah benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau semua dianggap prioritas, akhirnya tidak ada yang betul-betul menjadi fokus. OPD harus berani menentukan mana yang paling mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Apalagi dengan anggaran sebesar itu, OPD harus tekun agar semua terserap dengan baik dan benar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan pelayanan publik di bidang pendidikan serta kesehatan.
Yusri menjelaskan, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Melalui rapat-rapat komisi dan evaluasi rutin, DPRD memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan RPJMD dan kebutuhan lapangan.
Selain itu, politisi ini mendorong setiap OPD melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala agar hambatan dapat diidentifikasi sejak dini. “Evaluasi itu penting, supaya bisa dilihat sejauh mana program berjalan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki,” katanya.
Politisi Demokrat itu juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antar-OPD agar program pembangunan saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Sinergi ini kunci keberhasilan. Kita ingin pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” sambungnya.
Yusri mengungkapkan rasa optimistisnya, dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan Kutai Timur dapat berjalan lebih terarah dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Ia berharap semua pihak menjaga semangat gotong royong dan profesionalisme dalam bekerja demi kemajuan daerah.
“Kalau seluruh OPD bisa bekerja sesuai prioritas dan visi pemerintah, maka Kutai Timur akan semakin maju, berdaya saing, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup Yusri. (ADV)
