Kutai Timur — Kritik tajam dilontarkan Anggota DPRD Fraksi Gerindra, dr. Novel Tyty Paembonan, terhadap peningkatan kegiatan seremonial di lingkungan Pemkab Kutim. Ia menilai, formalitas semacam itu mengaburkan tujuan utama penganggaran. Oleh karena itu, ia mendesak agar arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan penuh pada program yang memiliki nilai guna nyata bagi rakyat.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sudah saatnya pemerintah bersama DPRD harus betul-betul sejalan dan sepakat dalam arah kebijakan,” ungkap Novel saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur, baru-baru ini.
Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan, program pembangunan yang terlalu banyak mengedepankan acara seremoni justru mengaburkan tujuan utama dari penganggaran publik.
“DPRD itu harus berperan dalam membentuk program-program yang benar-benar pro rakyat,” tegasnya.
Novel menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran. Ia juga mendorong agar kinerja pemerintahan dinilai berdasarkan dampak konkret terhadap masyarakat, bukan sekadar pada capaian serapan anggaran.
“Pembangunan yang baik diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, bukan dari banyaknya acara,” tambahnya.
Dalam momentum Hari Ulang Tahun Kutai Timur ke-26, ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan peringatan itu sebagai refleksi dan titik balik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih substansial, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan.
Bagi Fraksi Gerindra, pembangunan sejati lahir dari keberanian untuk mengubah kebiasaan. dr. Novel Tyty Paembonan mengingatkan, sudah saatnya Kutai Timur melangkah dari seremoni menuju substansi—dari acara yang meriah menuju hasil yang dirasakan rakyat. (ADV)
