SANGATTA – Sepekan setelah kecelakaan bus perusahaan yang menewaskan seorang warga di Kabupaten Kutai Timur, gelombang kritik dari masyarakat mulai bermunculan. Sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap aktivitas bus karyawan perusahaan dipasang di berbagai titik di pinggir jalan di Kota Sangatta.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menilai kemunculan spanduk tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap situasi yang terjadi.
“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu, karena itulah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk protes masyarakat, dan juga bentuk kecemasan masyarakat Sangatta,” ujar Yogi Oktanis.
Spanduk-spanduk tersebut memuat berbagai narasi kritik terhadap perusahaan PT Kaltim Prima Coal (KPC) serta sikap pemerintah daerah yang dianggap belum memberikan respons tegas.
Menurut Yogi, keresahan masyarakat dipicu oleh aktivitas bus karyawan yang melintas di jalan raya kawasan perkotaan. Kehadiran kendaraan besar tersebut dinilai kerap memicu kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas.
Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menanggapi insiden yang menelan korban jiwa tersebut. Yogi menilai pembiaran kondisi ini berpotensi memicu kejadian serupa di masa mendatang.
Kritik serupa disampaikan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Timur, Zambohari. Ia menilai tanpa regulasi yang tegas, bus karyawan perusahaan kerap bertindak semaunya di jalan umum.
“Mereka (bus karyawan) hanya tertib di dalam kawasan tambang aja, kalau di jalan raya asal-asalan,” tuturnya.
Zambohari mengatakan aksi protes masyarakat melalui spanduk menjadi cara untuk mengingatkan pemerintah akan pentingnya keselamatan pengguna jalan. Ia juga menyoroti padatnya aktivitas bus pengangkut karyawan PT KPC yang melintasi Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada pagi dan sore hari.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Kacaribu, mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut hanya karena sudah berlangsung lama.
“Ini bukan soal siapa, tapi semua bisa kena. Kalau harus merenggut nyawa lagi supaya pemerintah bertindak, saya rasa semua tidak sudi,” tegasnya.
Deo menambahkan bahwa persoalan keselamatan di jalan umum yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan bukan sekadar isu sektoral, melainkan ancaman bagi seluruh masyarakat.
Kritik juga datang dari kalangan pemuda yang tergabung dalam G20 Mei Kutim. Mereka mengecam aktivitas bus perusahaan yang menggunakan jalan umum di Sangatta.
Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menilai rangkaian kecelakaan yang terjadi di jalan utama Sangatta sudah menjadi peringatan serius terhadap pengelolaan aktivitas kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.
Erwin menambahkan, fakta bahwa korban kecelakaan berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat umum menunjukkan bahwa aspek keselamatan publik belum menjadi prioritas utama.
Ia menilai ekspresi protes masyarakat melalui spanduk tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh rentetan kecelakaan yang terus berulang tanpa perubahan berarti.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” katanya.
