Kutai Timur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Kutim, Kari Palimbong, yang menilai pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam kerja legislatif.
“Tugas kami bukan hanya membuat aturan dan menyusun anggaran, tapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Pengawasan itu bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Kari.
Ia menekankan bahwa ketiga fungsi utama DPRD; legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus berjalan seimbang, terlebih di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD. Menurutnya, pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kepedulian terhadap kualitas hasil pembangunan.
“Banyak kegiatan fisik di lapangan, dari jalan, jembatan, sampai fasilitas publik lainnya. Semua itu harus kita pastikan kualitasnya sesuai standar,” tegasnya.
Kari menyebut, dalam waktu dekat DPRD akan lebih fokus pada pengawasan lapangan. Tujuannya adalah memastikan setiap proyek sesuai dengan rencana anggaran dan spesifikasi teknis (bestek) yang telah ditetapkan.
“Kita ingin produk-produk pembangunan ini betul-betul sesuai mutu dan kualitas yang tercantum dalam RAB masing-masing kegiatan,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Ia juga mengingatkan para pelaksana proyek agar tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga menjadikan kualitas sebagai prioritas utama. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang kokoh, tahan lama, dan benar-benar bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kita tidak ingin proyek cepat selesai tapi kualitasnya rendah. Itu justru merugikan masyarakat,” tambahnya.
Kari berharap ke depan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan harus dijalankan secara konstruktif, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program tepat sasaran.
“Kalau semua pihak bekerja dengan integritas, hasilnya pasti lebih baik. Pengawasan adalah bentuk kepedulian kami terhadap kepentingan publik,” pungkasnya. (ADV)
