SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mempertanyakan realistis tidaknya target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 10,76 persen pada 2027. Ia meminta penyusunan target pembangunan didasarkan pada indikator yang terukur, bukan sekadar proyeksi optimistis yang sulit diwujudkan.
Keraguan itu muncul setelah melihat tren pertumbuhan ekonomi Kutim yang berfluktuasi tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, laju pertumbuhan sempat mencapai 9,82 persen, namun merosot drastis menjadi 1,05 persen pada 2025. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah masih rentan.
Menurut Mahyunadi, struktur ekonomi Kutim hingga kini masih sangat dipengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika belanja pemerintah meningkat, pertumbuhan ekonomi ikut terdorong. Sebaliknya, saat kapasitas fiskal melemah, laju ekonomi ikut melambat.
“PR kita adalah menciptakan kemandirian daerah. Kalau ekonomi hanya bergerak mengikuti APBD, lalu di mana pertumbuhan murni yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat?” ujarnya.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengevaluasi kembali dasar perhitungan target ekonomi 2027. Dengan proyeksi APBD sekitar Rp6 triliun, Mahyunadi menilai pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen membutuhkan penjelasan yang kuat.
Sebagai solusi, Pemkab Kutim mulai mengarahkan strategi pembangunan menuju hilirisasi industri agar tercipta sumber pertumbuhan baru. Upaya tersebut didukung percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu), serta penguatan sinergi dengan DPRD kabupaten maupun provinsi dalam mengawal kebutuhan anggaran. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap belanja pemerintah dan menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. (ADV/ProkopimKutim/KR)
