MUARA WAHAU — Penunjukan ini membawa nama Kutai Timur ke panggung nasional. Bukan karena angka produksi sawitnya, tapi karena keberhasilannya menjaga anak-anak pekerja tetap tumbuh sehat dan bahagia di tengah aktivitas kerja keras perkebunan.
Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, PT DSN selama bertahun-tahun telah mengelola 93 Tempat Penitipan Anak (TPA) yang tersebar di area perkebunan. Setiap hari, ratusan anak usia dini — dari bayi hingga taman kanak-kanak — belajar, bermain, dan dirawat di tempat yang mereka sebut “rumah kecil di tengah kebun.”
“Ketika para orang tua bekerja, anak-anak tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diasuh oleh pengasuh yang memang ditugaskan perusahaan. Ini bukti kalau pengasuhan berbasis korporasi bisa dijalankan dengan baik,” ujar Junaidi, tersenyum bangga di sela rapat koordinasi lintas dinas.
Keunikan TPA di wilayah perkebunan inilah yang membuat Kutim ditetapkan sebagai lokasi peluncuran nasional Program TAMASYA 2025. Program ini diinisiasi oleh Kemendukbangga dan BKKBN untuk memperkuat pengasuhan anak usia dini yang berkualitas — terutama di daerah kerja industri — sambil mendukung target penurunan angka stunting secara nasional.
Berdasarkan data lintas kementerian — Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Sosial — model pengasuhan di perkebunan DSN terbukti konsisten dan terukur. Anak-anak tidak hanya mendapatkan nutrisi dan stimulasi belajar, tapi juga pengawasan tumbuh kembang yang rutin.
“Setiap kementerian punya perannya sendiri. Pendidikan fokus pada PAUD, Tenaga Kerja pada lingkungan perusahaan, dan Sosial pada perlindungan anak. Jadi, program ini adalah hasil kerja sama lintas sektor yang benar-benar konkret,” jelas Junaidi lagi.
Rencana besar pun tengah disusun. Pada 26–27 Mei 2025, lima menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu dijadwalkan hadir di Kutim untuk meluncurkan resmi Program TAMASYA. Mereka adalah Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Dalam Negeri.
Kehadiran para menteri ini diharapkan menjadi penanda baru bahwa pengasuhan anak bisa tumbuh di mana saja — bahkan di tengah kebun, di antara para pekerja yang setiap hari berjibaku dengan tanah dan sawit.
“Ini langkah besar bagi Kutim. Dari sini kita belajar bahwa kepedulian terhadap anak bisa tumbuh di mana saja — asal ada komitmen,” kata Junaidi pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan segala sesuatu: sinkronisasi data, penataan fasilitas, hingga pelatihan pengasuh anak. Pertemuan daring rutin dilakukan antara DPPKB Kutim, Kemendukbangga, dan BKKBN Provinsi untuk memastikan semua berjalan sesuai jadwal.
Kutim menatap hari peluncuran itu dengan optimisme. Dari daerah yang dulu dikenal dengan hasil buminya, kini muncul kisah lain: tentang bagaimana sebuah perusahaan sawit bisa memberi contoh pengasuhan anak yang manusiawi dan bermartabat.
“Semoga media ikut membantu menggaungkan program ini. TAMASYA bisa jadi model cepat nasional untuk penanganan stunting dan pengasuhan anak di wilayah industri,” tutup Junaidi.
Angin sore di Muara Wahau hari itu terasa berbeda. Mungkin karena ada rasa bangga yang mengalir pelan di antara para pekerja dan pengasuh anak bahwa langkah kecil mereka menjaga tumbuh kembang anak-anak kini diakui hingga ke tingkat nasional. (ADV/ProkopimKutim/K)
