SANGATTA — Suara masyarakat Muara Wahau soal jalan rusak akhirnya sampai ke parlemen. Anggota DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, mengaku prihatin melihat kondisi jalan poros SP 2 yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Ia menyebut, ruas jalan tersebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas karena dipenuhi lubang besar dan debu tebal yang menghalangi pandangan pengendara.
“Sekarang ini kan lagi ramai juga di media sosial soal jalan di SP 2 Muara Wahau. Jalan itu sangat rawan, berlubang, berdebu, dan berisiko tinggi untuk pengendara,” ungkap Bahcok.
Politisi Demokrat asal Dapil IV itu menegaskan bahwa perbaikan jalan poros Muara Wahau membutuhkan perhatian lintas kewenangan. Menurutnya, sebagian ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, ia bersama Komisi C DPRD Kutim akan berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan alokasi anggaran perbaikan.
“Kami minta kementerian terkait bisa bersikap adil terhadap masyarakat di sana. Jalan ini harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan korban lagi,” serunya.
Bahcok menambahkan, pihaknya juga akan meninjau langsung lokasi kerusakan bersama jajaran Komisi C. Kunjungan itu sekaligus menjadi upaya untuk memastikan kondisi di lapangan serta mencari solusi cepat bersama pemerintah kecamatan dan pihak perusahaan sekitar.
Sebagai langkah darurat, Bahcok mendorong adanya partisipasi sosial dari perusahaan-perusahaan di sekitar Muara Wahau untuk membantu perbaikan sementara. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak parah.
“Kalau memungkinkan, kami akan minta perusahaan sekitar ikut membantu sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Setidaknya bisa mengurangi risiko kecelakaan sebelum jalan diperbaiki total,” harapnya.
Menutup keterangannya, Bahcok menekankan bahwa kondisi jalan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keselamatan dan keadilan bagi masyarakat pedalaman.
“Warga sudah sabar bertahun-tahun menunggu perbaikan. Ini waktunya pemerintah bertindak nyata, bukan sekadar janji,” tegas Bahcok Riandi. (ADV)
