SANGATTA — DPRD Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat peran pengawasan dan koordinasi dalam penyusunan program pembangunan tahun anggaran 2026. Anggota Komisi C DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, H. Bahcok Riandi, menegaskan bahwa percepatan realisasi program prioritas pemerintah harus didukung oleh keselarasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Iya, kami sebagai wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan agar program yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutur Bahcok saat ditemui usai rapat pembahasan program dan kegiatan OPD.
Ia menjelaskan, pembahasan bersama TAPD menjadi langkah strategis untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami sudah berkoordinasi dengan TAPD agar hasil Musrenbang bisa diakomodir dan diterjemahkan dalam bentuk program nyata. Masyarakat sudah menunggu lama agar usulan mereka tidak hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Bahcok menilai, keterlambatan realisasi program prioritas sering kali disebabkan kurangnya kesiapan teknis di OPD. Karena itu, ia mendorong agar seluruh dinas segera merumuskan langkah konkret dalam menerjemahkan visi misi Bupati Kutai Timur menjadi kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Legislator asal Dapil IV itu mengingatkan, visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026 harus menjadi arah utama seluruh kegiatan pembangunan. “Kita berharap OPD bisa segera menyesuaikan program unggulan dengan arah RPJMD. Itu penting agar pembangunan berjalan seragam dan tidak tumpang tindih,” imbuhnya.
DPRD Kutim, lanjut Bahcok, akan terus melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi dalam setiap tahapan pembahasan agar anggaran daerah terserap maksimal dan tepat sasaran.
Menutup keterangannya, Bahcok menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, TAPD, dan OPD harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program pemerintah tidak boleh hanya menjadi slogan. Kita ingin melihat hasil nyata di lapangan, karena kemajuan Kutai Timur bukan sekadar target, tapi tanggung jawab bersama,” pungkas Bahcok Riandi. (ADV)
