Kutai Timur — Legislator dari Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, menyoroti keterbatasan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) yang belum mampu menjawab kebutuhan layanan di seluruh kecamatan. Ia menyampaikan, DPRD berkomitmen mengawal alokasi dana agar pembangunan posko DAMKAR dapat dilakukan secara merata di setiap wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Bahcok usai mengikuti rapat bersama jajaran Dinas DAMKAR yang membahas perencanaan anggaran tahun mendatang. Dalam forum tersebut, Kepala Dinas DAMKAR melaporkan bahwa sejumlah permohonan dana untuk pembangunan posko belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran.
“Selama rapat tadi, Kadis DAMKAR menyampaikan berbagai kendala, termasuk anggaran penyelamatan kebakaran yang belum terpenuhi,” ungkap Bahcok.
Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, terutama di kecamatan yang belum memiliki posko permanen. Beberapa wilayah, katanya, bahkan masih bergantung pada dukungan dari posko induk di pusat kabupaten ketika terjadi kebakaran atau keadaan darurat.
“Banyak posko yang belum terbangun. Kami akan mengawal agar semua kecamatan memiliki fasilitas yang sama,” tegasnya.
Bahcok menjelaskan, Dinas DAMKAR Kutim telah mengajukan usulan anggaran sekitar Rp 56 miliar, yang akan dibahas lebih lanjut dalam tahap finalisasi oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Menurutnya, alokasi dana ini mencakup pembangunan posko baru, pengadaan peralatan, serta peningkatan kapasitas petugas di lapangan.
Fraksi Demokrat memandang, keberadaan posko DAMKAR yang memadai di setiap kecamatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi bagian dari tanggung jawab melindungi keselamatan warga. Bagi Bahcok Riandi, membangun kesiapsiagaan berarti menyiapkan masa depan Kutai Timur yang tangguh menghadapi risiko dan bencana. (ADV)
