SANGATTA — Bencana banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam beberapa bulan terakhir, genangan air dengan intensitas bervariasi melanda sejumlah kecamatan seperti Sangatta Selatan, Bengalon, dan Muara Wahau. Menanggapi hal itu, H. Bahcok Riandi, Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Memang APBD kita sedang dalam masa efisiensi, tapi mitigasi bencana harus tetap jalan. Ini menyangkut keselamatan dan hajat hidup masyarakat,” ungkap Bahcok.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Timur, alokasi APBD tahun 2025 menurun signifikan. Kondisi ini berdampak pada penundaan beberapa proyek infrastruktur termasuk pembangunan drainase dan normalisasi sungai di wilayah rawan banjir.
Namun, Bahcok memastikan DPRD tetap mendorong agar program penanggulangan banjir tidak terpinggirkan. Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mempercepat langkah mitigasi lintas kewenangan.
“Kemarin kita sudah konsultasi dengan PUPR provinsi dan BWS. Kita ingin koordinasi lintas lembaga ini bisa mempermudah penentuan anggaran supaya penanganan banjir segera jalan,” jelasnya.
Politisi asal Dapil IV ini juga menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, banjir bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga lemahnya tata kelola lahan dan sistem drainase.
“Kalau kita bicara banjir, itu bukan semata urusan pemerintah. Dunia usaha juga harus ikut bertanggung jawab menjaga daya dukung lingkungan,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Bahcok mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan sekadar proyek fisik, tetapi bentuk tanggung jawab moral pemerintah.
“Silakan efisiensi dilakukan, tapi jangan sampai anggaran untuk mitigasi bencana ikut ditekan. Jangan tunggu ada korban baru kita bergerak,” tandas Bahcok. (ADV)
