SANGATTA – Poniso menilai bahwa kedua infrastruktur ini akan menjadi urat nadi bagi mobilitas logistik, perdagangan, dan pariwisata, sekaligus menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat lintas kecamatan hingga antarwilayah.
“Kami menempatkan dua agenda ini sebagai prioritas utama, sesuai arahan langsung dari Pak Bupati. Pelabuhan di Kenyamukan harus segera beroperasi, dan fasilitas bandara ditingkatkan agar bisa melayani penerbangan komersial, minimal dengan pesawat jenis ATR,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Sebagai mantan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, Poniso memahami betul peran vital pelabuhan dalam rantai logistik daerah. Ia menargetkan Pelabuhan Sangatta Kenyamukan dapat beroperasi paling lambat pada tahun 2027. Infrastruktur ini diyakininya akan menjadi simpul distribusi barang, menopang perdagangan, serta menggerakkan industri. Namun, keberhasilan itu memerlukan dukungan fiskal yang serius.
“Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, proyek ini akan sulit mencapai target yang ditentukan. Oleh karena itu, kami berharap DPRD dapat melihat urgensi pelabuhan ini sebagai kepentingan strategis daerah yang sangat mendesak,” tegasnya.
Saat ini, Dishub Kutim tengah menyiapkan konsolidasi teknis, mulai dari pematangan administrasi hingga perencanaan pembangunan fisik. Konsultasi dengan PT Pelindo dan otoritas kesyahbandaran pun disiapkan untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang berlaku.
Di sektor udara, Poniso menaruh perhatian pada perpanjangan runway dan penambahan slot penerbangan komersial di Bandara Tanjung Bara. Ia menyebut dukungan dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pengelola bandara sangat penting, terutama dalam upaya membuka peluang masuknya pesawat ATR secara reguler.
“Pengembangan bandara ini akan berdampak langsung pada keterjangkauan akses transportasi masyarakat. Karena itu, kerja sama erat dengan KPC dan otoritas penerbangan sipil sangat kami harapkan untuk memastikan eksekusi rencana berjalan lancar,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Poniso mengajak seluruh elemen masyarakat Kutim untuk ikut serta mengawal agenda besar ini. Ia menegaskan bahwa pelabuhan dan bandara adalah aset milik bersama. “Mari kita dukung, awasi, dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan kemajuan infrastruktur daerah,” pungkasnya. (ADV/ProkopimKutim/K)
