SANGATTA — Dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, Mahyunadi menegaskan bahwa pengendalian harga harus dilakukan secara aktif dan sistematis. Mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, ia membuka forum strategis tersebut dengan pesan keras.
“Harga-harga yang tak terkendali dapat meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli lemah, maka kesejahteraan itu tinggal mimpi,” ujar Mahyunadi di hadapan jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD.
Mahyunadi menjelaskan bahwa inflasi harus dikelola melalui strategi konkret yang menyentuh akar persoalan, bukan sebatas reaksi sesaat terhadap lonjakan harga. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk menjaga keseimbangan harga antara petani, pelaku pasar, dan konsumen.
Sebagai langkah nyata, Pemkab Kutim melalui TPID mengintensifkan program pengendalian harga. Ini termasuk operasi pasar di seluruh kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Pasar Tani yang mempertemukan langsung produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah memperluas distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.
“Keberhasilan pengendalian inflasi ditentukan dari sejauh mana rakyat tetap bisa membeli kebutuhan pokoknya, tidak diukur dari persentase kenaikan atau penurunan harga,” tegas Mahyunadi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa penyusunan Road Map TPID Kutim 2025–2027 menjadi kunci penting dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih terukur dan adaptif. Dokumen ini akan memetakan faktor penyebab inflasi, merancang strategi penanganan jangka menengah, serta memperkuat mekanisme evaluasi triwulan.
Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, turut menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah kerja nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, melainkan tugas administratif. Menurutnya, strategi Kutim tetap bertumpu pada empat pilar utama — Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).
“Penting untuk melihat inflasi dari sudut pandang dampaknya terhadap masyarakat Kutai Timur yang hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan kecil,” ujarnya.
Forum HLM yang bertema “Memperkuat Program Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2025–2027” ini dihadiri berbagai unsur lintas sektor. Mahyunadi menambahkan, pengendalian inflasi harus menjadi gerakan kolektif yang hidup di lapangan.
“TPID bukan hanya forum, tetapi mesin yang harus hidup setiap hari — dari pasar hingga meja kebijakan,” tegasnya.
Dalam penutup arahannya, Mahyunadi menegaskan bahwa tujuan utama adalah menjaga inflasi agar tetap terkendali dan produktif bagi pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin inflasi yang sehat, bukan yang menekan rakyat. Karena inflasi yang terkendali adalah tanda ekonomi yang tumbuh dan rakyat yang kuat,” ujarnya.
Dengan lahirnya Road Map baru, inflasi melampaui angka di grafik, melainkan cermin kesejahteraan rakyat di pasar, di ladang, dan di dapur keluarga Kutim. (ADV/ProkopimKutim/K)
