Kutai Timur — Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian masih jauh dari harapan. Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menilai banyak persoalan mendasar yang belum dibenahi, mulai dari pendataan petani hingga penyediaan sarana produksi. Padahal, Kutim memiliki potensi besar menjadi penopang ketahanan pangan Kalimantan Timur.
“Statusnya diperjelas, petaninya ada, programnya ada, saya yakin pemerintah petaninya pasti ada,” ujar dr. Novel saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur, baru-baru ini.
Ia menyoroti masih lemahnya sinergi antarinstansi dalam mendukung aktivitas pertanian di lapangan. Novel mencatat, dari sekitar 78 ribu hektare lahan potensial, baru sekitar 45 persen yang digarap aktif. Komoditas unggulan seperti padi dan jagung bisa berkembang lebih pesat jika pemerintah memberi jaminan ketersediaan pupuk, alat pertanian, dan pendampingan teknis yang konsisten.
Novel mempertanyakan keras, “Kalau petani disuruh tanam tapi tidak diberi pupuk atau alatnya terbatas, bagaimana bisa berhasil?”
Ia menambahkan, peningkatan produktivitas ini juga sejalan dengan target Kementerian Pertanian. Namun, capaian Indeks Pertanaman (IP) Kutai Timur yang masih di kisaran 1,2 menandakan perlunya dukungan kebijakan dan investasi infrastruktur pertanian yang lebih serius.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperjelas data dan status kelompok tani di tiap kecamatan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Novel menegaskan, “Kalau data petani jelas, programnya bisa tepat sasaran. Ini soal keberpihakan, bukan sekadar proyek.”
Bagi dr. Novel Paembonan, memperkuat petani berarti memperkuat masa depan daerah. Ia menyimpulkan, dengan pendataan yang akurat dan dukungan sarana pertanian yang terjamin, Kutai Timur akan menumbuhkan kemandirian ekonomi dari tanahnya sendiri. (ADV)
