Kutai Timur – DPRD Kutai Timur kembali menyoroti lambannya operasional Pelabuhan Kenyamukan. Anggota Komisi C, Kari Palimbong, menegaskan bahwa pelabuhan tersebut harus segera difungsikan agar bisa menopang aktivitas logistik dan perdagangan di wilayah pesisir.
“Upaya kita sih ya pelabuhan itu cepat-cepat difungsikan,” ujar Kari saat ditemui di Kantor DPRD Kutim.
Menurut politisi Partai Golkar itu, Pelabuhan Kenyamukan merupakan proyek strategis yang seharusnya sudah lama beroperasi. Namun, berbagai kendala teknis dan administratif masih menghambat fungsionalisasinya.
Ia menekankan bahwa pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik bongkar muat, tetapi juga memiliki efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Mulai dari efisiensi distribusi barang, penurunan biaya logistik, hingga terbukanya peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
“Supaya kan ada multiplier effect di situ. Ketika itu sudah bisa beroperasi, maka pertumbuhan ekonomi di situ kan lebih cepat,” ungkapnya.
Kari juga menyebut bahwa pelabuhan ini akan mengurangi ketergantungan Kutai Timur terhadap pelabuhan di daerah lain, terutama dalam distribusi bahan pokok dan komoditas ekspor. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mempercepat proses legalitas, kelengkapan infrastruktur, dan penunjukan operator pelabuhan.
“Jangan sampai aset besar seperti ini justru terbengkalai. Kita harus serius menindaklanjutinya,” tegasnya.
Sebagai informasi, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun progres pemanfaatannya belum optimal. DPRD berharap, dengan dorongan legislatif dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, pelabuhan ini bisa segera beroperasi demi kepentingan ekonomi masyarakat Kutai Timur.
Bagi DPRD Kutim, Pelabuhan Kenyamukan bukan sekadar proyek fisik—ia adalah simpul ekonomi. Jika dibiarkan mangkrak, potensi daerah ikut terhambat. Saatnya pelabuhan bergerak, agar Kutim ikut melaju. (ADV)
